badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer selama pertemuan di ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dihadiri kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi akan memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas yang seorang. jadi, kalau seandainya banyak yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab aksi tersebut mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga ditampilkan sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi merupakan tanggung jawab bkd, tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan karena dapat mempunyai preseden buruk dalam perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian mampu diproses secara hukum meskipun telah diangkat merupakan cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi mengatakan unsur pidana tidak hilang biarpun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum sebab perbuatan tersebut telah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer juga harus diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan hanya supaya menegakkan hukum, ternyata supaya menciptakan keadilan oleh karenanya tidak banyak pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui orang yang berhak namun tidak sediakan kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tak terpuji itu. efek jera mesti diberikan makanya tak banyak dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan di peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tidak banyak klausul serta Salah satu pasal pun dan menjelaskan bahwa honor daerah mampu diangkat dibuat cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd serta apbn. tidak dan ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka bisa bekerja pada instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd atau apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya sudah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria adalah cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri juga swasta pada 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 pihak tercatat pada mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut dalam 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu bisa dijadikan bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta mampu untuk bukti bagi aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii dan memenuhi kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer selama tahun 2006 juga 2007, cuma Salah satu orang dan tercatat dibuat honorer direkrut pada 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah adanya sederat honorer dan tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos agar sd juga smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat dalam juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian web wajib mempelajari sembilan tahun. karena itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer pada 31 desember 2005, katanya.
