badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn mengerjakan sejumlah terobosan juga seluruh website supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan web dan dilakukan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 perihal pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian juga keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan terhadap masyarakat dan ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan publik diharapkan tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn telah memprogramkan penelitian serta siap melakukan pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat selama papua manakala telah jelas masyarakat hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya di rapat tersebut mengemuka sederat kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat di papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. di mana pada dalamnya, diantara lain mengatur tentang reforma agraria, juga hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain tersebut, bpn ri serta mengerjakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selama jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi juga harmonisasi itu dimaksudkan supaya ke depan, tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri serta melakukan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman maka hak-hak atas tanah mampu lebih terjamin, sehingga bisa membawa faedah yang lebih sulit terhadap terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa juga mesti disadari kepada orang kecil, katanya.
oleh sebab itu, hendarman menungkapkan, bpn mau terus menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program itu antara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, web jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) serta website one day service.