Pencairan anggaran UN sempat terhambat

proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran untuk kementerian studi juga kebudayaan terkena blokir, kata wakil menteri keuangan, anny ratnawati

kegiatan itu masuk pada model yang diblokir atau dibintang sebab belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi data dukung berupa tor dan rab, katanya dalam pemaparan selama jakarta, jumat.

anny menjelaskan, pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan dan kebudayaan mendapatkan pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen dari anggaran itu diblokir.

anggaran itu mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 tentang rapbn 2013 juga penyerahan dipa kepada presiden di desember 2012, belum mencari persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor dan rab.

Informasi Lainnya:

sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun serta 15,1 persen tidak diblokir sebab merupakan aktifitas yang harus dibayarkan dan dimiliki awal tahun yaitu pembayaran gaji juga operasional perkantoran, katanya.

sebanyak rp543,44 miliar daripada anggaran kementerian pendidikan serta kebudayaan merupakan dana untuk kegiatan un melalui target peserta 14.080.619 siswa dan unit uang rp39.000 per siswa.

namun setelah kementerian pendidikan juga kebudayaan membicarakannya dengan komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target peserta 12.223.453 siswa dan unit uang rp53.000 per siswa.

buka blokir

anny mengajarkan pula bahwa menteri pendidikan juga kebudayaan kemudian memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu selama sasaran serta unit uang dalam keppres no. 37/2012.

direktur jenderal anggaran, lanjut dia, di 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

dengan demikian, pada dasarnya tak terkandung keterlambatan signifikan agar penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.

menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, saat kementerian studi juga kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak agar pengadaan telah siap.

sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum mampu dicairkan, herry menungkapkan, keputusannya masih menunggu persetujuan komisi x dpr.

itu katanya supaya ujian sd, sebab ujian sd belum berlangsung, ujarnya.