mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku aneh melalui penetapan bendera aceh yang mirip dengan bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
menurut yusril, penetapan bendera milik gam itu melanggar kesepakatan dari pertemuan konsultasi antara gubernur aceh dengan sederat pejabat pemerintah termasuk unsur kementerian di negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, dan wakil ketua dpr priyo budi santoso, di hotel sultan, jakarta di 17 desember lalu.
dalam pertemuan tersebut disepakati mencari simbol bendera kesultanan aceh, tutur yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang banyak tokoh, untuk membayar masukan penentuan bendera aceh dan lambang aceh sebagaimana yang banyak dalam perjanjian helsinki dan mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. berbagai tokoh yang didatangkan sepakat bahwa penentuan bendera serta lambang jangan mempunyai polemik dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Harga dan Informasi Mobil Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda Jakarta - Harga dan Informasi Mobil Honda
bahkan, saat dipilih bendera berwarna merah melalui gambar bulan sabit serta bintang, serta bentuk pedang dan terdiri tulisan berbahasa arab, dan hadir ikut tertawa kenapa bendera yang disahkan pemprov aceh sekarang berbeda dengan yang diusulkan pada pertemuan 2012, papar yusril.
meski terlalu, dia harapkan kontroversi pemerintah pusat melalui pemprov aceh dapat diselesaikan segera dengan tidak merugikan nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera serta lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh dan gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menyatakan, biarpun qanun sudah disahkan dpr aceh, tapi tetap mampu dibatalkan manakala terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tidak bisa bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak mampu diberlakukan, katanya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, telah berada di aceh untuk berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. diharapkan, dari pertemuan tersebut lahir sebuah kesepakatan untuk merevisi bendera aceh dan sudah mirip melalui bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda supaya mengatakan hasil evaluasi kepada 12 poin pada pada qanun.
kami sangat tidak terima melalui keberadaan model pengibaran bendera yang disahkan itu, ujarnya.